Mahasiswa Cipayung Plus Audiensi Bersama Komisi IV DPRD Bengkalis Bahas Keberlanjutan Beasiswa Daerah

BENGKALIS – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Bengkalis, terdiri dari PMII, GMNI dan Himapersis, menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis di Ruang Rapat Komisi IV lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (04/03/2026).

Audiensi yang berlangsung dalam suasana dialogis tersebut dibuka oleh Wakil Ketua III DPRD Bengkalis, H Misno, dan dihadiri Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, anggota Komisi IV Muhammad Isa, Kepala Bappeda Rinto, Kepala Bapenda H Khairi, Kepala BPKAD Areandy, Kabag Kesra Herman Nur, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Muthu Saily.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait tata kelola dan keberlanjutan program beasiswa daerah. Sekretaris DPC GMNI Bengkalis, Asrul Syahputra, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial.

“Kami dari Cipayung Plus Kabupaten Bengkalis hari ini menjalankan fungsi mahasiswa sebagai kontrol sosial untuk memastikan kebijakan publik berjalan lebih baik, adil, transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa Kabupaten Bengkalis.

Kami hari ini datang bukan untuk menambah masalah dan juga bukan untuk memperkeruh suasana, namun kami datang membawa keresahan kolektif mahasiswa terkait tata kelola keuangan daerah, khususnya pada sektor pendidikan melalui program bantuan pendidikan yaitu beasiswa Kabupaten Bengkalis yang hari ini semakin tidak jelas arah dan keberlanjutannya,” tegas Asrul.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah tengah mencari formula terbaik agar program beasiswa tetap berjalan meskipun dalam kondisi APBD yang terbatas.

“Saya dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi IV menyampaikan bahwa kami, baik Komisi IV DPRD maupun Pemda melalui Tim TAPD dan BPKAD, sedang mencari formula yang pas untuk merespon keinginan kawan-kawan mahasiswa. Kita akan meramu bagaimana beasiswa ini tetap berjalan meskipun dalam kondisi APBD yang sangat terbatas,” ujar Irmi.

Ia menjelaskan, sumber pendanaan akan diupayakan dari berbagai jalur.

“Pertama dari APBD, kemudian dari Baznas, dan kami juga mendorong sumber dari CSR perusahaan yang hari ini memang masih kami coba tertibkan bersama kawan-kawan di Komisi IV. Bahkan kita ke Jakarta mengurus itu sebagai bukti tidak ada komitmen yang bergeser sedikit pun berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat dan mahasiswa,” tambahnya.

Irmi juga menegaskan keterbukaannya untuk berdiskusi kapan saja terkait isu sosial dan pendidikan di daerah.

Sementara itu, Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembahasan teknis terkait beasiswa sejak awal tahun melalui rapat TAPD bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra.

“Januari kemarin kami sudah melakukan rapat di TAPD bersama Dinas Pendidikan dan Kesra, termasuk unsur lainnya. Kami sudah menghitung, karena mulai tahun ini ada sedikit perubahan mekanisme beasiswa. Kami sudah minta kepada Kesra untuk melakukan perubahan juknis,” jelasnya.

Rinto menambahkan, jika sebelumnya beasiswa hanya mencakup dua komponen yakni beasiswa umum prestasi dan beasiswa khusus tahfiz, maka tahun ini akan ditambah satu kategori baru.

“Untuk periode ini kita tambah satu lagi, yaitu beasiswa khusus dosen melanjutkan S3. Itu sudah didiskusikan bersama agar ada komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kampus-kampus yang ada di daerah,” ungkapnya.

Audiensi berlangsung dinamis namun tetap kondusif. Mahasiswa berharap adanya kepastian dan transparansi dalam tata kelola beasiswa daerah, sementara DPRD dan pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi agar program bantuan pendidikan tetap berjalan demi keberlanjutan pendidikan generasi muda di Kabupaten Bengkalis.(ep/er)